Deradikalisasi? Apaan tuh? Mengukur kadar populari

Deradikalisasi? Apaan tuh? Mengukur kadar popularitas wacana anti-terorisme di media sosial

LEO EPAFRAS·FRIDAY, MAY 10, 201961 Reads

Tulisan ini adalah eksplorasi awal untuk proposal penelitian tentang citra deradikalisasi di media online Indonesia. Penelitian sebelumnya telah dilakukan terhadap beberapa media cetak oleh Jeniffer Pelupessy-Wowor dan Rena Sesaria Yudhita dari UKDW, dan sudah diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul Wacana Deradikalisasi dalam Surat Kabar dan Kajian Teologi Praktis (2019) - silahkan diborong bukunya.

Eksplorasi dilakukan dengan menguji apakah deradikalisasi telah menjadi wacana publik atau masih tetap merupakan “bahasa negara” yang diselipkan dalam diskusi publik? Salah satu tempat ujian yang terbaik adalah mengukur persepsi publik lewat media sosial (medsos), khususnya Twitter. Secara khusus saya berterimakasih kepada DroneEmprit Academic (tm) yang telah melakukan kurasi data Twitter untuk pengamatan saya ini. Amatan ini barulah pendahuluan dan pancingan yang perlu selanjutnya dikupas tuntas lagi.

Twitter memang digdaya sebagai ruang sosial tempat kanal perasaan publik bermuara. Sebagai familia burung-burungan, bolehlah ia dipadankan dengan Jatayu dan Garuda. Apalagi dalam kasus pengguna Indonesia, penduduk negeri burung ini memang wow jumlahnya. Tahun 2019 ini diproyeksikan berjumlah 22,8 juta pengguna aktif. Super sekali. Twitter juga telah menjadi sumber mahadata (big data) yang dahsyat untuk mengukur sentimen publik atas suatu isu. Memang seberapa digdayanya untuk perubahan sosial yang sesungguhnya masih diperdebatkan di antara mereka yang haqul yaqin akan kuasanya dan mereka yang nyinyir. Selalu begitu. Mirip dengan medsos, apalah artinya suatu wacana tanpa haters di dalamnya. 

Amatan berikut memanfaatkan mahadata Twitter untuk mengukur persepsi publik soal yang agak basi tapi penting, deradikalisasi, istilah umum tapi sering digunakan pemerintah, khususnya BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) untuk program dan inisiatif “normalisasi” mereka-mereka yang terpapar terorisme dan ideologi radikal. Agak basi karena ada kesan kuat sebagai wacana publik jarang dibicarakan akhir-akhir ini. Dan seperti kata seorang teman yang paham persoalan ini, isu terorisme, radikalisme dan deradikalisme meredup, yaitu sejak sensor terhadap situs-situs yang dipandang radikal dan lalu lintas kelompok ekstrimis oleh raksasa medsos seperti Facebook, YouTube, Twitter, juga oleh Kemenkominfo, kekalahan ISIS, dibungkamnya HTI, dan lainnya tahun-tahun lalu. Bukan berarti gelombang dinamikanya menyurut dan lautan menjadi teduh dan semilir. Selalu ada perbincangan soal itu, apalagi kanal-kanal media online senantiasa melaporkan berita tentang tertangkapnya teroris, BNPT tidak pernah alpa melaporkan dalam situsnya tentang program edukasi publik anti-terorisme, lembaga-lembaga sosial juga banyak yang memakai dalih deradikalisasi bagi pendidikan multikulturalisme. Tetapi dalam istilah media, sebagai trend dan routine di medsos ia sudah tidak asyik lagi dibicarakan. Daya baper-nya sudah redup. Endgame-lah. Benarkah demikian? Ini yang coba diuji kembali dalam amatan berikut.

Sangkaan terhadap apa yang “radikal”, entahkah yang bernuansa politis-ideologis, agamis, maupun gerakan sosial, sering merupakan selubung dari kekhawatiran pada suatu kekuatan yang merongrong kemapanan sosial-politik, atau musuh asing yang mengancam. Karena itu “deradikalisasi” adalah upaya normalisasi kepada mereka yang terpapar faham tersebut. Menurut para cabal di negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat ketika perang dingin, apa yang disebut “radikal” adalah komunisme dan gerombolan sekampungnya. Program deradikalisasi = dekomunisasi. Zaman Mao di Cina, yang disebut radikal antara lain adalah kaum intelek yang mengalami pem-Barat-an dan tercemar kapitalisme. Karena itu mereka perlu di re-edukasi lewat kerjapaksa supaya mereka kembali menjadi “revolusioner.” Wacana re-edukasi ini masih dijalankan sampai saat ini, khususnya untuk menjinakkan apa yang dipandang sebagai radikalisme Islam di kalangan etnik Uyghur. 

Gairah perlawanan terhadap jelmaan peradaban Barat dan Amerikanisme adalah semacam “deradikalisasi” juga, misalnya melalui pandangan Pan-Islamisme, Pan-Asianisme Jepang, nasionalisme Slavik (di Rusia dan Eropa Timur), dan lain-lainnya. Sekarang ini wacana deradikalisasi melekat dengan pengalaman teror global yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis Islam, yaitu ketika warga negara Barat mulai terlibat terorisme dan gerakan radikal, semacam Al-Qaidah dan ISIS. Pada titik ini terjadi pertalian rumit antara bias orientalisme terhadap Islam, meningkatnya imigrasi warga asing ke negara-negara Barat, pergeseran geopolitik dan munculnya aktor-aktor rizomik di luar struktur sosial keagamaan tradisional. Di Barat deradikalisasi nyaris sepenuhnya ditujukan kepada kelompok-kelompok Islam dengan program-program semacam CVE (Countering Violence Extremism), CAT (Community Awareness Training), dll. Kesan serupa dirasakan di Indonesia, sedemikian sehingga Felix Siauw pernah dengan geram berseru lantang “deradikalisasi = deislamisasi.”

Istilah ini memang problematis, tidak lain karena jelas menunjukkan hirarki kuasa yang mengontraskan antara “normal” dan “radikal.” Seorang teman lain lebih senang menggunakan istilah “reintegrasi” karena mereka yang terpapar “radikalisme” bukan di deradikalkan tetapi diberi ruang kembali ke masyarakat dengan pemahaman sosial keagamaan yang transformatif.

Di Indonesia wacana ini muncul menanggapi beberapa aksi terorisme paska 9/11, sebagai soft power dalam mencegah paham keagamaan radikal dan sebagai pemutusan (disengagement) dan deideologisasi. Sebagai suprastruktur ditopang melalui UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme, UU No. 34/2004 tentang ancaman negara dari aktor-aktor non-negara, UU. No. 12/2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang melarang ideologi kontra-Pancasila. Secara infrastruktur, pelaksanaan deradikalisasi oleh negara dan anggota masyarakat dipimpin oleh BNPT.

Sebagai permulaan amatan maka dua kata kunci digunakan dalam pencarian, yaitu “BNPT” dan “deradikalisasi.” Ada beberapa kali pengamatan yaitu tanggal 27 April - 4 Mei dengan menggunakan kata kunci “BNPT” dan 2/4 Mei - 9/10 Mei dengan kedua kata kunci, “BNPT” dan “deradikalisasi.”

Pada periode amatan 27 April - 4 Mei, hanya terdapat 229 kicauan & retwit (Gambar 1 & 2). Ini menunjukkan sepinya BNPT dibicarakan pada periode ini. Menurut Sewell untuk suatu proses sejarah ada yang disebut dengan events, trends, dan routines (Sewell 2005). Events yaitu ketika terjadi konsentrasi dan aksi berturutan yang dapat mengubah suatu struktur sosial. Trends adalah arah perubahan dari relasi sosial, dan routines kondisi relasi yang memelihara dan mereproduksi struktur. Penelitian John Postill bersama saya tahun 2017 mengaplikasikan kondisi ini dalam kerangka teori ruang sosial pasca-Bourdieu untuk membaca dinamika medsos di Indonesia atas beberapa kasus (Postill & Epafras 2018). Sebagai modifikasi maka ada yang disebut sebagai space events yang merupakan kondisi temporal dari ruang sosial ketika serangkaian aksi dilakukan untuk merubah suatu situasi melalui medsos. Apakah ini terjadi melalui kata kunci BNPT dan deradikalisasi? Mari kita kemon ...

 

Gambar 1

 

 

Gambar 2

Kicauan yang terkait dengan kata kunci BNPT sebagian berkisar pada pelaporan dan apresiasi program BNPT di beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Karena itu tidak secara khusus menyentuh isu deradikalisasi sebagai wacana publik. Dari sisi sentimen kondisi ini tergambar dengan besarnya kicauan yang dinilai netral dan positif. Sementara yang dianggap negatif berasal dari @AkunTofa. @AkunTofa milik Mustofa Nahrawardaya, salah satu anggota BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandi dalam menanggapi pernyataan Mahfud MD di salah satu stasiun TV, menjadi jangkar dari kicauan yang menyinggung BNPT. Yang disampaikan pun sebenarnya biasa-biasa saja sehingga tidak benar-benar mencerminkan isu deradikalisasi dan fungsi kelembagaan BNPT. Namun karena @AkunTofa punya follower banyak (171 ribu follower) maka menciptakan gelembung isu tersendiri. Ini yang menegaskan bahwa topik BNPT sebenarnya belum menjadi space event .

Ketika topik BNPT digabungkan dengan topik “deradikalisasi” ada gambaran yang lebih lengkap namun belum sangat utuh. Periode pengamatan adalah 2 - 9 Mei (Gambar 3).

 

 

Gambar 3

Tidak banyak kicauan tentang deradikalisasi hanya ada 76 dan 198 kicauan dari kata kunci BNPT dan deradikalisasi. Demikian juga keterpaparannya terbatas karena sedikitnya influencer dan buzzer yang terlibat dalam penggunaan kata-kata ini (Gambar 4). Namun demikian ada substansi persoalan deradikalisasi yang dibicarakan, yaitu ketika ada pesan untuk melakukan deradikalisasi terhadap guru-guru PAUD maupun ketika akun @aewin86 membuat survei sederhana untuk program prioritas Jokowi jika terpilih menjadi presiden kembali (Gambar 5). Diskusinya agak ramai karena menyasar pada space trend lain yang lebih besar yaitu pertarungan antara mereka yang menghimbau pemerintah untuk membubarkan FPI (mis. lewat #BubarkanFPI, #BubarkanOrmasRadikalFPI, #KenapaNggak, dll.) dan mereka yang membela (mis. #KamiBersamaFPI, #SaveFPI, #KamiDukungFPI, dll.).

 

 

Gambar 4

 

 

Gambar 5

Diskusi soal guru-guru PAUD yang perlu deradikalisasi tampaknya berkaitan dengan temuan penelitian PPIM UIN Jakarta yang menyebutkan sebagian besar guru-guru agama Islam terpapar paham radikal. Beberapa akun lain berbicara ketidak efektifan program deradikalisasi, dengan mengatakan bahwa “cara2 kompromistis dan deradikalisasi jelas2 tidak efektif.” Wacana ini terkait erat dengan pernyataan dua tokoh di jajaran pemerintah Jokowi, yaitu Wiranto dan Hendropriyono yang memberikan sinyalmen akan etnik tertentu yang menjadi provokator beragam persoalan kebangsaan. Medsos sebagai ruang aksi kolektif memang memberi peluang yang besar untuk tumpang tindih wacana dan topik pembicaraan. Sekalipun topik deradikalisasi tidak menjadi event yang menonjol, isu ini terseret juga dalam multiple space events yang lebih luas.

Namun untuk melihat dampaknya yang lebih luas, visualisasi social network analysis (SNA) akan memberi gambaran lebih baik (Gambar 6, 7, 8). SNA menunjukkan tipisnya diskusi BNPT/deradikalisasi. Resonansi  menunjukkan  tidak adanya perwujudan protagonis dan antagonis sehingga resonansi tidak menciptakan “arena” tarung, dan  hanya menghasilkan visual jejaring yang pipih (Gambar 7). Ini menunjukkan rendahnya keterhubungan topik deradikalisasi dengan perhatian dan kepentingan publik secara umum. Sangat berbeda misalnya dengan kasus banjir Jakarta yang menunjukkan resonansi yang tersebar sangat luas (Gambar 8). 

 

 

Gambar 6

 

 

Gambar 7

 

 

Gambar 8

Medsos sebagai hybrid media space (Postill & Epafras 2018b) menggunakan apa yang disebut Altheide & Snow sebagai “logika media” di mana komunikator dan audiensnya berlomba berburu kecepatan diseminasi informasi dengan ongkos murah (dalam Epafras, Djalong & Kaunang 2018) yaitu ruang sosial yang instrumentalis dengan logika access, efficiency dan maximum performance. Artinya lembaga seperti BNPT tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara komunikasi tradisional yang struktural dan prosedural. Dalam konteks konvergensi antara kekuatan media lama yang mengembangkan sayapnya ke media baru (Tapsell 2017), pemerintah harus berbagi kuasa informasi dengan publik, sekaligus ia menjadi aktor lapangan yang bertarung dalam wacana publik. BNPT pada titik ini mau tidak mau harus menjadi orang lapangan yang setara dengan semua aktor lainnya.

Akhir kata, amatan ini memberikan indikasi awal, yaitu: topik deradikalisasi dan sosialisasi program ini oleh BNPT belum menjadi pemicu gerakan sosial maupun aksi kolektif yang luas. Tentu apa yang disajikan bukan satu-satunya alat membaca, namun baik juga jika dijadikan bahan pertimbangan.

Kedua, terlepas dari problema istilah, “deradikalisasi” telah mulai menjadi bahasa publik dalam konteks diskusi politik, dan bukan lagi semata bahasa negara. 

Penelusuran lebih dalam dan lanjut masih dibutuhkan untuk membuktikan simpulan di atas.

Terimakasih

Diterbitkan oleh Facebook dan Blog (https://s.id/deradikalisasi) pada 10/05/2019