Faktor Komunikasi Dalam Implementasi Vaksinasi Covid-19

Meskipun diwarnai ragam kontroversi, akhirnya vaksinasi covid-19 resmi mulai dilaksanakan pada 13 Januari 2021.  Ditandai penyuntikan dosis 1 kepada Presiden Joko Widodo, orang pertama penerima vaksin covid-19 di Indonesia, seperti dilansir nasional.kompas.com (14/1/2021). 

 

Sebagai produk kebijakan, implementasi vaksinasi covid-19 telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Kemudian diubah berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Selanjutnya secara teknis diatur pula dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. 

 

Selama periode 13 Januari - 19 September, sudah 79,5 juta  penduduk telah menerima vaksin dosis 1 atau sekira 38,18% dari 208 juta lebih penduduk yang menjadi sasaran vaksinasi. Sedangkan 45,1 juta penduduk telah mendapatkan vaksin dosis 2 atau sekira 21,67%.

 

Sumber: vaksin.kemkes.go.id (19/09/2021)

 

Data ini mengindikasikan target pemerintah belum dapat terpenuhi atau agak meleset dari perkiraan 100 juta suntikan pada akhir Agustus 2021. Seperti dinyatakan sebelumnya oleh Menkes RI Budi G Sadikin bahwa dalam kurun waktu 26 minggu atau mulai dari 13 Januari hingga 8 Juli 2021, pemerintah berhasil mencapai 50 juta suntikan dosis pertama. Jumlah tersebut terus dikejar ke angka 100 juta suntikan hingga 31 Agustus seperti dilansir nasional.kontan.co.id  (24/08/2021).

 

Namun kemungkinan target 100 juta dapat terpenuhi pada akhir September 2021.  Dapat diasumsikan jika pemerintah ingin mencapai 21 juta suntikan dosis pertama dalam waktu 3 minggu hingga akhir bulan ini, setidaknya diperlukan laju vaksinasi sebanyak 1-1,4 juta suntikan per harinya.

 

Menkes RI Budi G Sadikin sendiri juga menargetkan bulan September ini dapat bergerak dari 100 juta naik menuju ke 200 juta yang sudah divaksin sehingga Januari 2022 dapat selesai seperti arahan presiden Jokowi yang menghendaki percepatan vaksin dari target 15 bulan menjadi 12 bulan (nasional.kontan.co.id, 24/8/2021).

 

Kendati agak sedikit meleset dari target, implementasi program vaksin covid-19 Indonesia tergolong berhasil. Saat ini berdasarkan jumlah vaksin yang diberikan, Indonesia menduduki peringkat 9 di dunia. Sedangkan jika dilihat dari jumlah orang yang telah menerima suntikan dosis pertama Indonesia berada di peringkat enam dunia. (nasional.kontan.co.id, 24/8/2021)

 Dengan target 100 juta dosis vaksin yang digunakan pada akhir bulan ini, Menkes RI Budi menyebut kemungkinan Indonesia dapat naik ke posisi tujuh dari sebelumnya posisi sembilan untuk jumlah vaksin yang telah diberikan. Adapun dari data, negara yang telah mencapai 100 juta suntikan sampai sekarang ialah, China, India, Amerika, Brasil dan Jepan (nasional.kontan.co.id, 24/8/2021).

Hasil vaksinasi covid-19 yang diselenggarakan pemerintah ini memang menarik dikaji dari berbagai pendekatan dan aspek, utamanya dari perspektif implementasi kebijakan publik dengan berfokus pada faktor komunikasi. Analisis faktor komunikasi dalam implementasi vaksinasi covid-19 merujuk kerangka pemikiran George Edwards III (1980) dalam Tachjan (2006:56-57) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1). Communication; 2). Resources; 3). Dispositions, dan 4). Bureaucratic Structure.

Dalam hal ini, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi, dapat diposisikan sebagai faktor kepemilikan (hal yang perlu dimiliki) birokrasi, sedangkan komunikasi dapat diposisikan sebagai aktivitas yang harus dilakukan oleh birokrasi atau respon publik terhadap komunikasi terkait vaksinasi covid-19 yang diselenggarakan pemerintah.

 

Komunikasi sendiri dalam Permenkes 10/2021 merupakan faktor penting pelaksanaan vaksinasi yang termaktub dalam ruang lingkup di pasal 5,  strategi komunikasi di pasal 41, dan petunjuk teknis  dipasal 45. Tampaknya faktor komunikasi telah disadari sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program, sebagaimana Tachjan (2006:36) komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan vaksinasi covid-19. 

 Dengan demikian, penyebarluasan isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Dalam hal ini media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan. Termasuk penggunaan  sosial media dalam percakapan publik mengenai vaksin covid-19.

Data yang bersumber dari Drone Emprit Academic (DEA) terkait komunikasi dengan keyword vaksin covid-19 di platfom sosial media pada periode pengambilan pertama 12 Januari - 03 Februari terekam 21,236 mention. Sedangkan periode kedua,  pengambilan data pada 12 Agustus  - 12 September 2021 terekam 121,426 mention. Atau melonjak hampir 6 kali lipat. 

 

Sumber: Drone Emprit Academic, 2021. 

Lonjakan ini menandakan bahwa  sosial media turut menumbuhkan penerimaan masyarakat secara luas terhadap Vaksinasi COVID-19, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi dengan meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat agar termotivasi untuk mendapatkan Vaksinasi COVID-19.

 

Sumber: Drone Emprit Academic, 2021.

 

Pada periode pengambilan pertama komunikasi sosial media menggunakan tools DEA, itu posisi capaian vaksin baru  0,32% untuk dosis 1 (data vaksin.kemkes.go.id, pada 2/2/2021) sedangkan periode kedua meningkat hingga mencapai 34,48% untuk dosis 1 dan 19,8% untuk dosis 2 (data vaksin.kemkes.go.id, pada 10//9//2021). 

 

sumber: vaksin.kemkes.go.id

 

Sentimen negatif terhadap vaksinasi covid-19 lebih dominan yakni 47% dibanding sentimen positif 45% dan netral 7% pada pengambilan data DEA periode 12 Januari - 03 Februari 2021. Namun posisi berbalik pada periiode pengambilan data 12 Agustus - 12 September 2021, dimana sentimen negatif 23% dan positif 26% sedangkan netral dominan hingga 51%. Kendati sentimen negatif lebih rendah dari pada sentimen positif, namun pada periode ini keduanya mengalami tren penurunan. Sikap publik yang dominan netral terhadap vaksinasi covid-19 yang diselenggarakan pemerintah, dan sentifmen positif pada derajat yang lebih baik dibanding sentimen negatif, yang terjadi pada periode puncak vaksin yakni 12 Agustus-12 September. Adanya korelasi positif antara percakapan sosial media yang intens (positif dan netral) dengan laju vaksin yang pesat mengindikasikan keberhasilan faktor komunikasi dalam implementasi vaksin covid-19 di Indonesia.

 

 Sumber: Drone Emprit Academic, 2021.

Implementasi akan lebih optimal  jika pemerintah mengembangkan strategi komunikasi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Vaksinasi Covid-19; membekali masyarakat dengan informasi yang tepat dan benar untuk menghindari misinformasi/hoaks; meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Vaksinasi; dan meningkatkan kesediaan masyarakat untuk  mendapatkan Vaksinasi Covid-19. 

 

Sumber: Drone Emprit Academic, 2021.

 

Komunikasi dan koordinasi yang sempurna adalah bagian prasyarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan vaksinasi covid-19 secara sempurna (perfect implementation). Untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan strategi komunikasi dapat melibatkan pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama/masyarakat, dan mitra pembangunan kesehatan lainnya.


Penulis: Deni Darmawan

[email protected]

[email protected]

Diterbitkan oleh Drone Emprit Academic pada 21/09/2021