Pelajaran dari Natuna: 100 Hari Diplomasi Jokowi-Ma’ruf

100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf secara tak terduga telah dihadapkan pada berbagai insiden internasional, termasuk provokasi Tiongkok di perairan Pulau Natuna. Walau fokus perhatian pemerintah saat ini diarahkan pada upaya-upaya evakuasi warga negara Indonesia di Wuhan, insiden provokasi Tiongkok di Pulau Natuna memberikan pelajaran penting bagi dinamika diplomasi Indonesia.

Lalu, diplomasi macam apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia demi menjaga keamanan maritimnya di Laut Natuna Utara dari provokasi Tiongkok? 

Isu ini sangat mendesak dan strategis mengingat 'serbuan' kapal ikan asing dari Vietnam dan, khususnya, Tiongkok, serta provokasi kapal China Coast Guard di perairan Laut Natuna Utara sejak akhir 2019 hingga awal 2020 ini. Perilaku Tiongkok yang agresif ini cenderung mengancam kedaulatan maritim Indonesia.

Apalagi kapal-kapal nelayan dan kapal penjaga pantai Tiongkok masih kembali masuk ke wilayah perairan itu setelah Presiden Jokowi sendiri datang dan 'menghalau' mereka. Hingga saat ini, kemungkinan kapal-kapal itu memasuki wilayah RI bisa diperkirakan masih terjadi, walau berita mengenai insiden itu telah berkurang.

Sementara itu, stakeholders keamanan laut Indonesia tetap bekerja keras berpatroli mengusir mereka ke luar dari wilayah maritim RI. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) didukung TNI AL telah semaksimal mungkin mengamankan wilayah laut Di sekitar Pulau Natuna dengan alutsista yang dimiliki. 

Dinamika Diplomasi

Tanpa diduga, pemerintah Indonesia telah menjalankan beberapa bentuk diplomasi untuk menghalau kapal-kapal Tiongkok dan mencegah kejadian di perairan Pulau Natuna berulang terus-menerus. 

Diplomasi pertama adalah kunjungan Jokowi langsung ke Pulau Natuna. Tujuan utamanya adalah menegaskan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah maritimnya. 

Strategi diplomasi ini dapat mencerminkan respons cepat tanggap pemerintah Indonesia kepada siapapun yang hendak memasuki atau melanggar wilayah (laut) Indonesia, termasuk di sekitar Pulau Natuna. 

Di satu sisi, kunjungan itu menunjukkan langkah-langkah diplomatik strategis bagi kedaulatan Indonesia atas wilayahnya. Presiden sendiri datang ke Pulau Natuna dan memberikan perhatian khusus mengenai kesiapan keamanan Indonesia di pulau itu. 

Di sisi lain, kunjungan itu juga menegaskan strategi diplomasi kedaulatan RI di pulau terluar itu bahwa negara 'hadir'. Kehadiran negara melalui kunjungan presiden dan jajaran pemerintah sangat urgen di tengah hiruk-pikuk wacana kapabilitas militer RI mengamankan wilayah lautnya. 

Dalam konteks ini, pemerintah perlu mempertimbangkan konsep negara 'hadir' dalam bentuk lain yang sifatnya lebih permanen dan jangka panjang.

Kedua, kunjungan itu merupakan bagian dari rangkaian protes pemerintah RI melalui pernyataan Menteri Luar Negeri. Sebagai sebuah kelaziman dalam dunia diplomasi, pernyataan red notice itu juga menjadi bentuk strategis dari negara 'hadir'. 

Kunjungan presiden dan pernyataan protes ini sifatnya saling melengkapi. Apalagi pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi didampingi menteri-menteri lain di bidang politik, hukum, dan keamanan. Koordinasi kebijakan ini penting sebagai bukti bahwa pemerintah RI memiliki satu kebijakan yang konsisten dan terukur. 

Kedua langkah diplomasi itu diharapkan tidak akan pernah berhenti dilakukan. Diplomasi Natuna berlangung sangat dinamis. Upaya diplomasi itu justru perlu disampaikan berkali-kali dalam berbagai forum, termasuk media sosial. 

Pantauan percakapan di sosial media, khusus di Twitter, melalui Drone Emprit Academic bekerjasama dengan UII Yogyakarta (dea.uii.ac.id) memperlihatkan 15.161 percakapan pada sejak 1-25 Januari 2020 (lihat gambar 1). Masyarakat perlu dibekali berbagai pengetahuan tentang kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah maritime, termasuk di Pulau Natuna.

Gambar 1. Pantauan Percakapan Twitter tentang Keamanan Wilayah Maritim Indonesia, 1-25 Januari 2020

Walaupun intensitas percakapan bersifat temporal, hal itu juga menunjukkan perhatian netizen di Twitter terhadap isu keamanan maritim di wilayah RI. Intentitas meningkat mulai 6 Januari 2020 dan secara perlahan menurun pada 9 Januari 2020 (lihat gambar 2).

Gambar 2. Intensitas Percakapan Twitter mengenai Isu Keamanan Wilayah Maritim

 

Kerja Sama Maritim

Ketiga, respons menarik yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah kerjasama ekonomi maritim. Melalui kerjasama ini, Indonesia menawarkan investasi di wilayah Natuna kepada negara lain, seperti Jepang dan AS. 

Strategi investasi di wilayah pulau Natuna ini menjadi langkah diplomasi ekonomi yang sangat efektif untuk menegaskan kedaulatan RI. Paling tidak, kerjasama ekonomi maritim ini menjadi salah satu bentuk komplementer bagi diplomasi pertahanan selama ini.

Kerjasama ekonomi maritim ini menjadi bagian penting dari diplomasi ekonomi yang menjadi prioritas pertama dari politik luar negeri pemerintahan Jokowi hingga 2024 nanti. Kerja sama ini secara tidak terduga berlangsung pada saat bersamaan dengan insiden provokasi Beijing di Natuna. 

Presiden Jokowi bertemu Menteri Luar Negeri Jepang dan menawarkan investasi perikanan di kawasan perairan Pulau Natuna. Selain itu, tawaran serupa juga diberikan kepada AS melalui International Development Finance Corporation (IDFC). 

Langkah diplomasi Jokowi ini menjadi sinyal penting bahwa Tiongkok tidak bisa mendikte kerjasama bilateralnya dengan Indonesia. Langkah Jokowi ini tampaknya serupa dengan pemberian investasi kereta cepat ke Tiongkok daripada ke Jepang beberapa tahun yang lalu. Dalam konteks ini, Jokowi perlu menimbang ulang rencana kerjasama dengan Tiongkok di perairan Natuna Utara. 

Melalui strategi diplomasi ini, Indonesia sebenarnya memperkuat real presence-nya di kawasan Pulau Natuna. Real presence dalam bentuk aset strategis negara menjadi tanda kehadiran sebuah negara di suatu kawasan, termasuk di perairan Pulau Natuna. 

Masalah pengelolaan sumber daya alam, keamanan wilayah (laut, darat, dan udara), kehadiran riil (real presence), dan kesejahteraan masyarakat merupakan isu-isu mendesak yang saling terkait dan biasanya mewarnai persoalan di wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia.  

Pelajaran menarik lain dari insiden Pulau Natuna adalah diplomasi kerjasama keamanan maritim. Sebagai kelanjutan dari kerjasama ekonomi maritim, pemerintah Jepang memberikan hibah 2 (dua) kapal penjaga pantai Indonesia untuk mendukung keamanan Laut Indonesia, termasuk Natuna, melalui Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Hibah ini dapat diartikan juga sebagai bentuk dukungan Tokyo terhadap kedaulatan Indonesia di pulau dan perairan Natuna. Selain itu, beberapa negara anggota ASEAN juga prihatin dengan sikap agresif dan intervensif Tiongkok sehingga membawa persoalan ini sebagai agenda mendesak pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pada pertengahan Januari 2020.

Dalam perkembangannya, kerja sama keamanan maritim ternyata terkait erat dengan diplomasi pertahanan. Untuk memperkuat kehadirannya, Pemerintah Indonesia menjalankan strategi penggelaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) di wilayah perairan Natuna. 

Bahkan insiden Natuna seolah menjadi momentum memperkuat kapabilitas militer Indonesia, termasuk dalam ranah penjaga wilayah maritim. Pada saat hampir bersamaan Menteri Pertahanan Prabowo melakukan beberapa kali kunjungan ke negara lain. 

Salah satu tujuan adalah rencana pembelian alutsista pesawat tempur, kapal selam, dan kapal penjaga pantai. Dari Surabaya, PT. PAL bahkan 'memamerkan' produksi kapal selam Alugoro. Dalam sistem pertahanan, kapal selam adalah salah satu absolute detterence dan Indonesia telah mampu membuatnya.

Kelima strategi diplomasi ini telah dan sedang dijalankan pemerintahan Jokowi dalam merespon perilaku provokatif dan agresif Beijing. Jalannya kelima strategi diplomasi itu tentu saja sangat menarik diketahui kelanjutan, prioritas, dan dinamikanya demi melindungi keamanan wilayah Indonesia.

Banyak peristiwa internasional telah direspon Jokowi-Ma’ruf dalam 100 hari pertama pemerintahannya, namun insiden provokasi Beijing di perairan Pulau Natuna ternyata telah menunjukkan kepada kita betapa dinamisnya diplomasi Indonesia.

 

 

Diterbitkan oleh https://www.qureta.com/ (https://www.qureta.com/next/post/pelajaran-dari-natuna) pada 02/02/2020